Sekjen DPR RI - Search Engine

all
buku

About 0.35 seconds

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 3): Buku > R.342.059 026 SEK
Sekjen DPR RI. . iv, 1312 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. . Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (BUKU 1): Buku > R.324.626 SEK p
Sekjen DPR RI. . vi, 1110 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. 2013. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (BUKU 2): Buku > R.324.626 SEK p
Sekjen DPR RI. . iv, 1092 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. 2013. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (BUKU 3): Buku > R.324.626 SEK p
Sekjen DPR RI. . iv, 1104 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. 2013. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (BUKU 4): Buku > R.324.626 SEK p
Sekjen DPR RI. . iv, 1068 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. 2013. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup (BUKU 1): Buku > R.324.626 SEK p
Sekjen DPR RI. . vi, 994 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. 2013. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup (BUKU 2): Buku > R.324.626 SEK p
Sekjen DPR RI. . iv, 980 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. 2013. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup (BUKU 3): Buku > R.324.626 SEK p
Sekjen DPR RI. . iv, 1000 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. 2013. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 1): Buku > R.342.059 026 SEK p
SEKJEN DPR-RI. . vi, 1314 Hlm;21,5 cm. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2013. Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan: Buku > SS.343.04 DEP u
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. . 307 hlm; 21 cm. Departemen Keuangan R.I.. 1991. Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 2): Buku > R.342.059 026 SEK
SEKJEN DPR-RI. . iv, 1300 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. . Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 4): Buku > R.342.059 026 SEK
SEKJEN DPR-RI. . iv, 1300 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. . Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 5): Buku > R.342.059 026 SEK
SEKJEN DPR-RI. . iv, 1276 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. . Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 6): Buku > R.342.059 026 SEK
SEKJEN DPR-RI. . iv, 1380 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. . Jakarta

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 7): Buku > R.342.059 026 SEK
SEKJEN DPR-RI. . iv, 1208 Hlm; 21,5 cm. Sekjen DPR-RI. . Jakarta

Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia: Buku > 342.598 YUN s
JOENIARTO. Cet.4. x, 176 hlm, 20,5 cm. Bumi Aksara. 1996. Jakarta

Ensiklopedia Perundang-undangan Republik Indonesia: Buku > R.348.031 SUB e
SOEBAGIO, MAS. . 182 hlm; 21 cm. ALUMNI. 1983. Bandung

Pendidikan Kewarganegaraan republik Indonesia: Buku > 323.6 MUH p
Muhamad, Erwin. Cet. 3. xx, 284 hlm.; 23 cm.. Refika Aditama. 2012. Bandung

Undang-undang Pemilu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Buku > 348.02 Pus u
Pustaka Widyatama. Cet.1. 115 hlm, 14x20,5cm. Pustaka Widyatama. 2003. Yogyakarta

KUHAP Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981: Buku > R 345.059 598 SIM k
SIMPLEX. . ix, 165 hlm.; 21 cm.. Simplex. 1982. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang: DOSEN: Buku > R.371.102 6 DEP p
Depdiknas. . 41 Hlm; 21 cm. Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Jakarta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG: Perubahan Keempat Atas Undang-Und ang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan: Buku > R.336.240 26 DEP u
Depdiknas. . iv, 511 Hlm; 21,5 cm. Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006: Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK): Buku > R.364.026 DEP u
Depdiknas. . 157 Hlm; 21 cm. Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Buku > R.384.026 DEP u
DEPKOMINFO. . viii, 46 hlm.; 20,5 cm.. Departemen Komunikasi dan Informatika. 2008. Jakarta

Undang-undang republik Indonesia no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi: Buku > 378.028 KEM u
KEMENDIKBUD. . 127 hlm.; 21 cm. KEMENDIKBUD. 2012. Jakarta